SUDUTJAMBI.COM ,Bandung – Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,melalui kehadiran dalam ‘Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Tahun 2025’ yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri di Bandung, Jawa Barat, pada 12-13 Nov 2025.
Kegiatan tahunan ini menjadi ajang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk
meninjau kinerja pelayanan Kesamsatan nasional serta merumuskan arah kebijakan dan inovasi pada masa mendatang. Jasa Raharja, sebagai salah satu stakeholder dalam layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), menyoroti pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Polri, Bapenda, dan Jasa Raharja dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, cepat, dan inklusif.
Dalam sambutannya, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana
menyampaikan bahwa SAMSAT merupakan wujud nyata kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, SAMSAT merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara Polri, Bapenda, dan PT Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 2.125 Kantor Bersama Samsat yang tersebar di seluruh Indonesia, melayani proses registrasi kendaraan, pemungutan PKB dan BBNKB, serta pengutipan SWDKLLJ,” ujar Dewi.
Dewi juga menyoroti hasil survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak yang menunjukkan bahwa faktor kemampuan finansial masih menjadi kendala utama dalam kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Karena itu, menurutnya, perlu upaya bersama untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong kepatuhan
sukarela.
Berdasarkan data hingga Oktober 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap
pembayaran PKB dan SWDKLLJ tercatat sebesar 53,41 persen dari potensi
keseluruhan. Di sisi lain, digitalisasi layanan menunjukkan perkembangan positif,.dengan pertumbuhan transaksi melalui Samsat Online sebesar 22,22 persen, dan aplikasi SIGNAL meningkat 26,56 persen secara tahunan (YoY).
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dibahas dalam kegiatan ini adalah penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.ISO 22301:2019 BCMS Jasa Raharja dinyatakan tetap berlaku dan diperpanjang hingga 23 Januari 2028.
“Keberhasilan mempertahankan sertifikasi ini menegaskan bahwa Jasa Raharja memiliki sistem keberlangsungan usaha yang tangguh dan terukur, serta mampu
menjamin kesinambungan layanan publik bagi masyarakat di setiap situasi,” ujar Harwan.
Ia menambahkan, capaian zero finding dari BSI menjadi bukti atas konsistensi
penerapan prinsip continuous improvement di lingkungan Jasa Raharja. Melalui tinjauan berkala, pelatihan, simulasi tanggap darurat, hingga pengujian sistem dari Data Center ke Disaster Recovery Center, perusahaan terus memperkuat kapasitas
dan ketahanan organisasi.
Dengan perpanjangan sertifikasi ISO 22301:2019 hingga tahun 2028 ini, Jasa Raharja mempertegas posisinya sebagai BUMN yang memiliki ketangguhan operasional dan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan usaha. Pencapaian ini menjadi bukti nyata
bahwa perusahaan tidak hanya menjaga stabilitas internal, tetapi juga memastikan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tetap berjalan secara konsisten,andal, dan berkelanjutan.(Humas JR)