Dengan semangat yang membara, mereka berdemo dengan mengusung pesan yang berat dan mendesak: tuntutan untuk kejelasan dan keadilan terhadap dugaan penyalahgunaan ijazah palsu oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Kerinci, inisial A.
Ricki Syaputra, yang memimpin koordinasi aksi, dengan lantang meminta Kapolda Jambi untuk tidak berdiam diri.
“Kami minta Kapolda Jambi agar mengusut tuntas kasus ini karena sangat merugikan masyarakat,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan.
Peserta aksi, tak hanya datang untuk berdiri dan dilihat; mereka datang untuk didengar. Mereka mengorbankan suaranya, waktu, dan tenaga, sembari memegang spanduk kecaman yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.
Aksi ini tidak hanya berhenti pada tuntutan untuk mengusut kasus A. Mereka juga menyerukan agar Polda Jambi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat atau mengetahui kasus tersebut.
Daftar panjang yang mencakup Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, Ketua DPC Golkar Kerinci, serta ketua-ketua KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menggambarkan betapa seriusnya mereka dalam menuntut transparansi dan keadilan.
“Segera panggil dan periksa Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, Ketua DPC Golkar Kerinci, Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Ketua KPU Kabupaten Kerinci dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci,” tegasnya.
Perwakilan dari Polda Jambi akhirnya membuka pintu, menyambut para perwakilan demonstran untuk sebuah dialog. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam rangkaian panjang perjuangan KOMPEJ untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dijanjikan, tetapi juga diwujudkan. Di hari itu, suara rakyat Jambi bergema, mengirimkan pesan kuat bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi ketidakadilan.
Momen ini, meskipun hanya sebagian kecil dari perjuangan yang lebih besar, menandai pentingnya keberanian sipil dalam demokrasi. Masyarakat Jambi, melalui KOMPEJ, menunjukkan bahwa ketika datang ke keadilan dan integritas, tidak ada yang boleh lepas dari tanggung jawab. Dan pada hari itu, di depan Mapolda Jambi, demokrasi bukan hanya tentang suara di bilik suara, tetapi juga tentang suara di jalanan yang berani menghadapi kekuasaan demi kebenaran.(**)